Arsip Berita

Aturan Blokir Ponsel BM Akhirnya Ditandatangani 3 Menteri

October 18, 2019

Aturan Blokir Ponsel BM

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menandatangani Peraturan Menteri (Permen) Perindustrian terkait aturan blokir ponsel black market (BM) di Indonesia pada hari ini, Jumat (18/10/2019), bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Diperlukan proses sampai 6 bulan ke depan untuk mengimplementasikannya. Aturan blokir dengan nomor IMEI ini hanya berlaku untuk ponsel BM setelah aturan diterapkan, bukan pada saat ini atau ke belakang.

“SK sudah dibahas lama sekali, kita luncurkan setelah secara sistem sudah siap. Tujuannya untuk membendung black market,” kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto. Read more …


Tanpa Sertifikasi, iPhone 7 Ilegal Untuk Diperjualbelikan

September 21, 2016

Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, penggemar iPhone di Indonesia tak perlu menunggu lama untuk bisa memiliki smartphone terbaru dari Apple. Yup, iPhone 7 dan iPhone 7 plus sudah dijajakan dan bisa dibeli di beberapa online store, mulai dari Bukalapak, Tokopedia, Blibli.com hingga JD.id.

Penjualan iPhone 7 dan 7 plus pun tidak dilakukan secara “diam-diam”. Salah satu online store, JD.id, bahkan sudah membuka pre-order iPhone 7 dan iPhone 7 Plus dengan menggandeng sejumlah bank untuk memberikan potongan harga khusus. JD.id bahkan menjanjikan waktu pengiriman dimulai pada 23 September mendatang.

Menanggapi hal tersebut, Heru Yuni Prasetyo, selaku Kepala Seksi Data dan Informasi Perangkat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika menegaskan bahwa setiap produk smartphone yang belum lolos TKDN dan tidak bersertifikat SDPPI yang dijual di Indonesia merupakan barang ilegal. Read more …


Tok Tok Tok! Aturan 30% TKDN 4G Resmi Berlaku 1 Januari 2017

June 30, 2016

Pemerintah akhirnya resmi menetapkan kebijakan tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang akan dikenakan kepada vendor ponsel 4G LTE sebagai syarat berjualan di Indonesia.

Penetapan kebijakan itu diresmikan dalam pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong di kantor Kemenperin, Jakarta, Kamis (30/6/2016).

“Chief, tadi tiga menteri (Perindustrian – Perdagangan – Kominfo) bertemu dan menetapkan kebijakan TKDN untuk 4G-LTE,” ungkap Rudiantara kepada detikINET sore ini.

Lebih lanjut dipaparkan olehnya, seluruh global brand tetap harus memenuhi kewajiban 30% TKDN untuk ponsel mulai 1 Januari 2017. Jika tak memenuhi aturan tersebut, maka mereka dilarang menjual produknya di Indonesia. Read more …


AIPTI Kritik Skema 100 Persen Software di TKDN Ponsel 4G

June 15, 2016

Ali Soebroto

Upaya Kementerian Perindustrian menawarkan dua skema dalam unsur Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) perangkat 4G LTE menjadi 100 persen hardware dan 100 persen software, dinilai melanggar komitmen yang dibuat Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2007 silam.

Pelaku industri yang tergabung dalam Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) ini, mempermasalahkan rencana yang memungkinkan sebuah perangkat 4G bisa lulus regulasi TKDN dengan mengaplikasikan skema 100 persen software.

Berdasarkan usulan yang diajukan Kemenperin, skema 100 persen software memungkinkan perangkat ponsel 4G LTE tidak dibuat atau dirakit di Indonesia. Ponsel yang memilih TKDN di jalur ini bisa diimpor secara utuh ke Indonesia.

Pemerintah kemudian akan menghitung unsur TKDN dari software yang dipasangkan, di mana software itu memiliki kandungan lokal 100 persen. Read more …


Kebijakan TKDN 4G Jangan Melenceng dari Tujuan

May 30, 2016

Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) bagi perangkat 4G dinilai sudah melenceng dari tujuan awal jika mengakomodasi perhitungan mayoritas software dalam perhitungan porsi lokal bagi smartphone 4G.

“Sebuah kebijakan itu kala dibuat ada filosofi dan tujuannya. Setahu saya kebijakan TKDN 4G itu tujuan awalnya adalah mengangkat kembali industri manufaktur lokal. Kalau sudah berat ke software, berarti keluar dari rohnya,” tegas Chairman Mastel Institute Nonot Harsono, belum lama ini.

Menurutnya, pemerintah seperti tak memberikan kepastian berusaha bagi manufaktur yang kadung sudah mengeluarkan investasi guna merespons kebijakan TKDN 4G dikeluarkan. “Bagaimana Anda bisa setarakan memiliki pabrik atau bermitra dengan manufaktur lokal cukup dengan meng-install aplikasi yang memiliki sejuta pelanggan dalam pemenuhan TKDN? Ini kan sudah salah kaprah,” gusarnya. Read more …


AIPTI: Skema Kandungan Lokal Ponsel 4G-LTE Dari Kemenperin Rugikan Vendor

March 3, 2016

aturan tkdn

Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) mengungkapkan lima skema Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk ponsel 4G LTE yang diusulkan Kementerian Perindustrian dinilai akan merugikan vendor yang telah membangun pabrik di Indonesia.

Ali Soebroto, Ketua Umum AIPTI, mengemukakan pada awalnya definisi dari regulasi TKDN untuk ponsel 4G Long Term Evolution (LTE) hanya terdiri dari unsur manufaktur sebesar 80% dan pembangunan pusat riset dan pengembangan (R&D) sebesar 20%.

Namun seiring berjalannya waktu, menurut Ali regulasi TKDN tersebut telah menyimpang di antaranya dengan menyisipkan skema komposisi TKDN yang diusulkan Kementerian Perindustrian dan dianggap akan merugikan vendor. Read more …


AIPTI Sebut Pemerintah Tak Konsisten Soal Komposisi TKDN Ponsel 4G

March 2, 2016

Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) turut angkat bicara soal kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk ponsel 4G LTE. Pihaknya merasa, pemerintah tidak konsisten terhadap rencana aturan yang pernah dikeluarkannya. Sebagaimana diketahui, untuk rencana tersebut, komposisinya adalah 80 persen untuk manufaktur, dan sisanya 20 persen untuk pusat riset dan pengembangan (R&D).

Namun, kata Ketua Umum AIPTI, Ali Soebroto, pelan-pelan, rencana tersebut semakin kabur manakala Kementerian Perindustrian menyodorkan lima skema baru. Lima skema baru dari komposisi TKDN adalah 100 persen hardware, 100 persen software, 25 persen software 75 persen hardware, 75 persen software 25 persen hardware, dan 50 persen software 50 persen hardware. Hal itulah yang kemudian dianggap oleh AIPTI merugikan vendor yang telah membangun pabrik saat ini.

“Dalam perkembangannya ada perubahan dan kabur nilai TKDN-nya di mana masuk software aplikasi yang disepakati presentase tertentu. Jika semua mengadopsi cara itu maka akan diimpor utuh dan defisit akan melonjak lagi,” ujarnya yang dilansir dari Techno.id, Rabu (2/3). Read more …


“Drone” Google Pancarkan Internet 5G dari Angkasa

February 1, 2016

drone google

Google dilaporkan sedang menguji coba sejumlah drone bertenaga matahari untuk memancarkan internet 5G super cepat dari Angkasa.

Di bawah kode proyek SkyBender, pesawat-pesawat tanpa awak itu diterbangkan darihangar milik Spaceport America, perusahaan luar angkasa yang pernah dimiliki Virgin Galactic, yang terletak di daerah New Mexico, AS.

Sebagaimana Nextren rangkum dari The Next Web, Senin (1/2/2016), proyek SkyBender memanfaatkan teknologi transmisi gelombang radio yang disebut milimeter wavepadadrone tersebut.

Milimeter wave selama ini dikenal sebagai salah satu teknologi yang berpotensi digunakan sebagai penghantar koneksi internet nirkabel generasi ke-5 (5G).

Secara teori, teknologi gelombang milimeter wave dapat mentransfer data dengan sangat cepat, hingga 40 kali lebih kencang dari jaringan 4G LTE yang ada saat ini.

Kelemahannya, karena menggunakan frekuensi tinggi di pita 28 GHz, jangkauan milimeter wave terbilang pendek, hanya sepersepuluh sinyal 4G.

Gelombang milimeter juga mudah terpengaruh cuaca seperti hujan, kabut, dan salju sehingga memancarkannya lewat drone di angkasa membawa tantangan tersendiri. Read more …


Lenovo Khawatir Aturan Ponsel 4G di Indonesia Berubah Lagi

January 27, 2016

produksi lenovo

Mulai Januari 2017, pemerintah mewajibkan model-model perangkat 4G yang dipasarkan di Indonesia memenuhi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) sebesar 30 persen.

Lenovo menyatakan siap memenuhi ketentuan tersebut. Namun, salah satu pabrikan gadget terbesar itu menyatakan masih menunggu sebelum memulai implementasi langkah-langkah yang diperlukan.

“Kami masih mempersiapkan itu di kantor pusat, karena belum ketok palu,” ujar Country Head Smartphone Division Smartphone Indonesia Adrie R. Suhadi saat ditemui KompasTekno usai acara peluncuran smartphone Lenovo Vibe P1 Turbo di Jakarta, Selasa (26/1/2016).

Lenovo beralasan skema komponen hardware dan software pada pembobotan TKDN masih belum dipastikan. Sebab itu, apa saja yang bisa dilakukan untuk mengikuti aturan pun masih belum jelas.

“Soalnya, (produsen handset) yang lain ada yang sudah bikin pabrik, tapi lalu muncul skema soal software itu. Makanya kami masih tunggu dulu daripada berubah lagi,” imbuh Adrie.

Kendati telah meneken peraturan soal TKDN pada Juli tahun lalu, pihak pemerintah yang diwakili Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Kominfo dalam hal ini memang masih menggodok rincian komponen pembobotan TKDN. Read more …


Vibe P1 Turbo Belum Gunakan Pabrik di Indonesia

January 27, 2016

p1 turbo lenovo

Lenovo meluncurkan smartphone terbarunya, Vibe P1 Turbo, dalam sebuah acara di Jakarta, Selasa (26/1/2016). Kendati memiliki pabrik ponsel di kawasan Banten, pihak Lenovo mengaku ponsel tersebut sejauh ini masih harus diimpor.

“Pabrik kami di Indonesia baru memproduksi ponsel seri A2010 dan A6010, kami belum tahu untuk seri Vibe bisa dikut diproduksi atau tidak,” ujar Country Head Smartphone Division Lenovo Indonesia, Adrie R. Suhadi, kepada KompasTekno seusai acara peluncuran.

Adrie menerangkan pihaknya masih bisa mengimpor Lenovo Vibe P1 Turbo, meski belum memenuhi ketentuan pemerintah soal Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Ini lantaran perangkat yang bersangkutan telah memperoleh sertifikasi dari Ditjen Postel sebelum pemberlakuan aturan tesebut.

“Untuk yang sudah dapat izin sebelum (pemberlakuan) TKDN masih bisa impor, tapi kalau setelah itu harus made in Indonesia,” ujarnya. Read more …