Arsip Berita
AIPTI: Masih Ada Nomor IMEI HP Baru yang Belum Terdaftar
October 2, 2020
JAKARTA – Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) memantau masih terdapat ponsel pintar baru dari berbagai merek yang belum mendapatkan sambungan ke operator karena nomor IMEI yang belum terdaftar dalam mesin Central Equipment Identity Register (CEIR). Ketua AIPTI Ali Subroto mengatakan sejak 23 September 2020, penerimaan IMEI baru dari CEIR ke Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) telah dihentikan karena kapasitas yang terisi sudah berada di angka 95 persen.
“Kami mohon Bapak Menteri Perindustrian bisa membantu industri kami yang saat ini mengalami masalah penjualan dan berdampak ke produksi serta keluhan dari para distributor yang sebentar lagi juga datang dari pengguna ponsel,” ujarnya saat dihubungi Bisnis.com, Jumat (1/10/2020).
Lebih lanjut, dia meminta agar pemerintah segera memperbesar kapasitas sebagai salah satu opsi penyelesaian, selain pembersihan data yang dipahami membutuhkan waktu yang relatif panjang. Read more …
Asosiasi Industri Telematika Indonesia Resmi Menjadi Anggota Luar Biasa KADIN
September 20, 2020
Berdasarkan ketentuan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) telah memenuhi persyaratan sebagai Anggota Luar Biasa KADIN.
Hal ini dituangkan dalam Keputusan Dewan Pengurus KADIN Nomor: Skep/032/DP/VIII/2020 dan berlaku mulai tanggal 31 Agustus 2020, serta disahkan oleh Ketua Umum KADIN Rosan Perkasa Roeslani. Read more …
Aturan Blokir Ponsel BM Akhirnya Ditandatangani 3 Menteri
October 18, 2019
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menandatangani Peraturan Menteri (Permen) Perindustrian terkait aturan blokir ponsel black market (BM) di Indonesia pada hari ini, Jumat (18/10/2019), bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).
Diperlukan proses sampai 6 bulan ke depan untuk mengimplementasikannya. Aturan blokir dengan nomor IMEI ini hanya berlaku untuk ponsel BM setelah aturan diterapkan, bukan pada saat ini atau ke belakang.
“SK sudah dibahas lama sekali, kita luncurkan setelah secara sistem sudah siap. Tujuannya untuk membendung black market,” kata Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto. Read more …
Dukung Industri, Bea Cukai Adakan Pertemuan dengan AIPTI
August 24, 2018
JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai institusi yang mengemban misi Industrial Assistance dan Trade Facilitator, terus berupaya untuk mendorong pertumbuhan investasi dalam negeri melalui berbagai tugas dan fungsi. Hal ini dibuktikan dengan pembahasan bersama Asosiasi industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) pada Jumat (24/08/2018).
Ketua AIPTI Ali Soebroto menegaskan, tujuan dibentuknya asosiasi ini adalah menjadikan negara indonesia sebagai negara yang mampu memproduksi sendiri perangkat telekomunikasi yang sesuai dengan regulasi pemerintah Indonesia terkait dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dia juga menyampaikan apresiasi terhadap DJBC yang selama ini telah berkontribusi fokusnya pada penanganan barang-barang ilegal yang diselundupkan ke Indonesia. Read more …
Menteri Perindustrian Menerima Ketua Umum Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia
October 18, 2016
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menerima Ketua Umum Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia Ali Subroto (ketiga kiri) beserta jajarannya di Kementerian Perindustrian, Jakarta 18 Oktober 2016.
Tanpa Sertifikasi, iPhone 7 Ilegal Untuk Diperjualbelikan
September 21, 2016
Tak seperti tahun-tahun sebelumnya, penggemar iPhone di Indonesia tak perlu menunggu lama untuk bisa memiliki smartphone terbaru dari Apple. Yup, iPhone 7 dan iPhone 7 plus sudah dijajakan dan bisa dibeli di beberapa online store, mulai dari Bukalapak, Tokopedia, Blibli.com hingga JD.id.
Penjualan iPhone 7 dan 7 plus pun tidak dilakukan secara “diam-diam”. Salah satu online store, JD.id, bahkan sudah membuka pre-order iPhone 7 dan iPhone 7 Plus dengan menggandeng sejumlah bank untuk memberikan potongan harga khusus. JD.id bahkan menjanjikan waktu pengiriman dimulai pada 23 September mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Heru Yuni Prasetyo, selaku Kepala Seksi Data dan Informasi Perangkat Pos, Telekomunikasi, dan Informatika menegaskan bahwa setiap produk smartphone yang belum lolos TKDN dan tidak bersertifikat SDPPI yang dijual di Indonesia merupakan barang ilegal. Read more …
Tok Tok Tok! Aturan 30% TKDN 4G Resmi Berlaku 1 Januari 2017
June 30, 2016
Pemerintah akhirnya resmi menetapkan kebijakan tentang Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang akan dikenakan kepada vendor ponsel 4G LTE sebagai syarat berjualan di Indonesia.
Penetapan kebijakan itu diresmikan dalam pertemuan antara Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara dengan Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong di kantor Kemenperin, Jakarta, Kamis (30/6/2016).
“Chief, tadi tiga menteri (Perindustrian – Perdagangan – Kominfo) bertemu dan menetapkan kebijakan TKDN untuk 4G-LTE,” ungkap Rudiantara kepada detikINET sore ini.
Lebih lanjut dipaparkan olehnya, seluruh global brand tetap harus memenuhi kewajiban 30% TKDN untuk ponsel mulai 1 Januari 2017. Jika tak memenuhi aturan tersebut, maka mereka dilarang menjual produknya di Indonesia. Read more …
AIPTI Kritik Skema 100 Persen Software di TKDN Ponsel 4G
June 15, 2016
Upaya Kementerian Perindustrian menawarkan dua skema dalam unsur Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) perangkat 4G LTE menjadi 100 persen hardware dan 100 persen software, dinilai melanggar komitmen yang dibuat Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 2007 silam.
Pelaku industri yang tergabung dalam Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) ini, mempermasalahkan rencana yang memungkinkan sebuah perangkat 4G bisa lulus regulasi TKDN dengan mengaplikasikan skema 100 persen software.
Berdasarkan usulan yang diajukan Kemenperin, skema 100 persen software memungkinkan perangkat ponsel 4G LTE tidak dibuat atau dirakit di Indonesia. Ponsel yang memilih TKDN di jalur ini bisa diimpor secara utuh ke Indonesia.
Pemerintah kemudian akan menghitung unsur TKDN dari software yang dipasangkan, di mana software itu memiliki kandungan lokal 100 persen. Read more …
Kebijakan TKDN 4G Jangan Melenceng dari Tujuan
May 30, 2016
Kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) bagi perangkat 4G dinilai sudah melenceng dari tujuan awal jika mengakomodasi perhitungan mayoritas software dalam perhitungan porsi lokal bagi smartphone 4G.
“Sebuah kebijakan itu kala dibuat ada filosofi dan tujuannya. Setahu saya kebijakan TKDN 4G itu tujuan awalnya adalah mengangkat kembali industri manufaktur lokal. Kalau sudah berat ke software, berarti keluar dari rohnya,” tegas Chairman Mastel Institute Nonot Harsono, belum lama ini.
Menurutnya, pemerintah seperti tak memberikan kepastian berusaha bagi manufaktur yang kadung sudah mengeluarkan investasi guna merespons kebijakan TKDN 4G dikeluarkan. “Bagaimana Anda bisa setarakan memiliki pabrik atau bermitra dengan manufaktur lokal cukup dengan meng-install aplikasi yang memiliki sejuta pelanggan dalam pemenuhan TKDN? Ini kan sudah salah kaprah,” gusarnya. Read more …
AIPTI: Skema Kandungan Lokal Ponsel 4G-LTE Dari Kemenperin Rugikan Vendor
March 3, 2016
Asosiasi Industri Perangkat Telematika Indonesia (AIPTI) mengungkapkan lima skema Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk ponsel 4G LTE yang diusulkan Kementerian Perindustrian dinilai akan merugikan vendor yang telah membangun pabrik di Indonesia.
Ali Soebroto, Ketua Umum AIPTI, mengemukakan pada awalnya definisi dari regulasi TKDN untuk ponsel 4G Long Term Evolution (LTE) hanya terdiri dari unsur manufaktur sebesar 80% dan pembangunan pusat riset dan pengembangan (R&D) sebesar 20%.
Namun seiring berjalannya waktu, menurut Ali regulasi TKDN tersebut telah menyimpang di antaranya dengan menyisipkan skema komposisi TKDN yang diusulkan Kementerian Perindustrian dan dianggap akan merugikan vendor. Read more …